Tugas Kelas 9a dan 9b Membaca Berita Bertopik Sama

Perhatikan Berita 1 s.d. Berita 3 di bawah ini!

Lalu, jawab pertanyaan berikut:

1. Apa topik berita 1,2, dan 3?

2. Apa simpulan berita 1,2, dan 3?

3. Tulis  komentarmu atas berita 1,2, dan 3?

4. Tulis kalimat fakta dan opini dari berita tersebut masing-masing 1 kalimat!

5. Adakah perbedaan penyajian ketiga berita di bawah ini? Kalau ada tulislah urutannya. Kumpulkan tugasmu saat masuk sekolah 14 Desember 2010. Kerjakan di  kertas double folio

BERITA  1

 

 

Pemerintah Belum Niat Berantas Korupsi
Rabu, 1 Desember 2010 12:44

Semarang, NU Online
Wakil Rais Aam PBNU KH A. Musthofa Bisri atau Gus Mus, menilai, pemerintah kepolisian, dan semua yang terkait dengan program pemberantasn korupsi, belum niat berantas korupsi.

“Kejahatan korupsi jauh lebih dahsyat dari teror. Akibat yang ditimbulkan sangat mengerikan bagi kemanusiaan. Kalau niat, pemerintah pasti segera membentuk Densus 99 Anti Teror,” sindir Gus Mus, usai berbicara dalam seminar seminar ”Revitalisasi Peran Agama dan Budaya sebagai Asas Pembangunan Karakter Bangsa” di Semarang, baru-baru ini.

“Nama Densus 99 hanya usulan saya agar mirip Densus 88 Antiteror. Lagi pula itu angka keramat bagi Umat Islam karena angka al-asmaul husna,” jelasnya.

Nilai strategis Densus tersebut, kata Gus Mus, untuk membuktikan kinerja Polri agar dipercaya masyarakat, juga mumpung Kapolrinya baru. Konsep dan aksinya tinggal meniru Densus 88 yang sukses.

”Densus 99 tinggal meniru model Densus 88. Menangkap koruptor tanpa ampun. Jika perlu menembak di tempat seperti jika menggerebek terduga teroris. Masyarakat pasti akan mendukung Polri,” lanjutnya.

Jika ada yang mencibir Polri, atau meragukannya, kata Gus Mus, dibiarkan saja. Itu hal biasa yang pasti muncul setiap ada badan baru yang dibentuk Polri. Dulu ketika Densus 88 dibentuk, awalnya juga banyak yang mencibir. Tapi lama-lama orang percaya dan memuji.

Menurut kiai yang juga dikenal sebagai budayawan ini, persoalan korupsi sangat menggurita. Densus yang dia usulkan bertugas membantu KPK memerangi kejahatan yang tidak biasa tersebut. Menumpas hingga ke akar-akarnya. Agar Indonesia terbebas dari keburukan dan bencana nasional.

Usulan Kyai Musthofa nini sebenarnya telah mendapat dukungan Ketua Umum PP Muhamamdiyah Din Syamsudin. Agustus lalu di Jakarta, Din meminta Polri tegas terhadap koruptor sebagaimana terhadap teroris. (moi).

BERITA  2

Mahfud MD: 70 Persen Lulusan Sarjana Koruptor
Sabtu, 16 Oktober 2010 16:41

Surabaya, NU Online
Ketua Mahkamah Konstitusi(MK) Mahfud MD menyatakan, hampir 70 persen koruptor adalah sarjana. Sebab, banyak universitas yang hanya mencetak Sarjana bukan Cendekia.

Menurutnya, sarjana hanya dibekali kepintaran otak tanpa diberengi dengan kecerdasan moral. “Lulusan Universitas harus menjadi Cedekiawan bukan hanya sarjana,” kata mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam orasi ilmiah yang disampaikan saat acara wisuda di Universitas Dr Soetomo (Unitomo), Sabtu (15/10).

Mahfud menjelaskan, ada perbedaan yang mencolok antara Sarjana dengan Cendekiawan. Sarjana adalah adalah seseorang yang memiliki intlektual karena ada ijazah, sedangkan Cendekiawan adalah seseorang yang memiliki otak cerdas dan berakhlak baik. Dan yang menyebabkan Indonesia semakin terpuruk karena minimnya cendekiawan.

Orasi ilmiah bertajuk “Menggagas Ide Pluralisme Dalam Bingkai Konstitusi” ini disampaikan oleh pria asal Madura ini lebih banyak melontarkan agar lulusan Unitomo menjadi cendekia. “Jangan sampai lulusan di Unitomo ini hanya menambah beban untuk menjadi koruptor-koruptor yang baru,” katanya.

Lebih jauh ia menjelakan, prilaku untuk menjadi seorang cendekia telah tersurat dalam kitab suci Al-Qur’an. Dalam kitab suci agama Islam disebutkan, harus menjadi generasi Ulul Albab. Pentingnya menjadi generasi yang Ulul Albab dikisahkan oleh kang Mahfudz (Sapaan Mahfudz MD).

Termasuk dengan filosofi yang tersirat dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD 1945). Yang mana tertulis secara jelas bahwa tujuan didirikannya negara ini adalah untuk melindungi segenap bangsa dan segala tumpah darah Indonesia. Serta mencerdaskan kehidupan umum.

“Kata-kata mencerdaskan kehidupan umum adalah cerdas di otak dan cerdas di hati, maka lulusan sarjana harus menjadi cendekia sehingga memiliki akhlakul karimah,”pungkasnya. (min)

BERITA  3

PBNU: Shalat Jenazah Koruptor Tetap Harus, Tapi Ulamanya Jangan Ikut
Sabtu, 21 Agustus 2010 15:41

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan tidak pernah mengeluarkan fatwa mengenai larangan untuk menshalatkan jenazah koruptor yang beragama Islam, karena hukum menyelenggarakan shalat jenazah adalah fardlu kifayah. Namun para ulama atau kiai dianjurkan untuk tidak ikut menshalatkan jenazah koruptor sebagai sebuah sanksi sosial untuk tindak pidana korupsi.

Penegasan ini penting disampaikan terkait banyaknya kalangan yang salah faham terhadap fatwa yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama, 25-28 Juli 2002 di Asrama Hji Pondok Gede, Jakarta.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengatakan, fatwa agar para ulama tidak menshalatkan jenazah koruptor itu berdasar pada hadits Nabi Muhammad SAW. Bahwa suatu ketika Nabi memerintahkan agar para sahabat menshalatkan jenazah seorang sahabat yang meninggal dalam perang Khaibar, namun Nabi sendiri tidak ikut menshalatkannya.

Para sahabat kemudian bertanya mengapa Nabi tidak ikut menshalatkan jenazah si fulan? Nabi bersabda, ‘Sesungguhnya sahabatmu ini telah melakukan korupsi di jalan Allah.’ Setelah sahabat memeriksa ternyata ditemukan sahabat yang meninggal tadi telah mengambil dan menyembunyikan harta rampasan perang (ghanimah) senilai dua dirham sebelum harta-harta ghanimah itu dibagi.

“Jadi NU mengikuti mengikuti Nabi menyarankan agar para ulama tidak ikut menshalatkan jenazah koruptor. Tapi shalat jenazah tetap harus dilakukan karena hukumnya fardlu kifayah yang berarti cukup dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Maka biarlah yang menshalatkan orang lain saja, atau keluarganya,” kata Said Aqil kepada NU Online di Jakarta, Sabtu (21/8).

Menurutnya, fatwa agar ulama atau kiai tak menshalatkan jenazah itu dimaksudkan agar memunculkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. “Sekarang ini kurupsi di Indonesia sudah sangat akut maka perlu ada sanksi sosial buat para koruptor,” katanya. (nam)

 

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s